Poor – Melalui Badan Pengawasan Internal (BPI), Universitas Negeri Malang (UM) akan mengadakan Semiloka Penguatan, Pengembangan, dan Tata Kelola Whistle Blowing System (WBS) pada Kamis (19/6). Kegiatan ini bertempat di Aula Graha Rektorat Lantai 9 UM, Jl. Semarang No. 5 Malang, dan diikuti oleh jajaran pimpinan, pengelola unit kerja, serta anggota komite WBS UM. Semiloka ini diadakan sebagai upaya strategis untuk memperkuat sistem pengawasan internal melalui optimalisasi peran dan fungsi WBS di lingkungan UM.

Semiloka ini menghadirkan dua narasumber berkompeten, yakni Yunan perwakilan Tim WBS Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek dan Tim Pakar IT Pengembang WBS Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek. Para narasumber akan memaparkan kebijakan nasional terkait WBS di perguruan tinggi serta berbagi pengalaman mengenai pengembangan sistem pelaporan dugaan pelanggaran yang efektif dan terpercaya. Kehadiran kedua narasumber ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru sekaligus inspirasi dalam tata kelola WBS yang sesuai standar dan regulasi.

Tujuan utama penyelenggaraan semiloka ini adalah menguatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya kebijakan membangun Whistle Blowing System di perguruan tinggi. Dalam era tata kelola organisasi modern, WBS menjadi instrumen penting dalam menciptakan budaya organisasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi momen penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan keberanian melapor dalam setiap lini di UM.

Selain memperkuat pemahaman kebijakan, semiloka ini juga difokuskan pada penguatan tata kelola dan sistem organ komite WBS di UM. Para peserta akan memperoleh materi dan diskusi mendalam mengenai struktur, tugas, serta mekanisme kerja komite WBS yang efektif dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Tata kelola WBS yang baik diharapkan mampu mendukung sistem pengendalian internal yang andal dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat.

Salah satu agenda penting dalam semiloka adalah melakukan review atas alur dan sistem WBS UM yang telah berjalan selama ini. Melalui diskusi dan masukan dari narasumber, diharapkan dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sehingga sistem WBS UM semakin adaptif dan responsif terhadap dinamika yang ada. Review ini juga menjadi dasar penguatan mekanisme pelaporan yang ramah pelapor dan menjamin kerahasiaan serta keamanan informasi.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, UM berharap dapat memperoleh gambaran best practice pengembangan dan penataan WBS dari perguruan tinggi lain yang sudah menerapkan sistem serupa. Hal ini penting sebagai bahan benchmarking untuk terus menyempurnakan WBS UM agar mampu mendukung terwujudnya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Editor: Muhammad Salmanudin Hafizh Shobirin – UM Public Relations